Penggunaan Dana Haji Musti Hati-Hati, Ungkap Jokowi

By | August 9, 2017

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dalam menggunakan dana  haji, sebaikanya pengelola harus sangat hati-hati dan juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan presiden tersebut disampaikan menyusul reaksi atas pernyataan sebelumnya yang mana menyebutkan dana haji dapat juga digunakan untuk dana investasi pembangunan infrastruktur.

Dana Haji bisa digunakan untuk Infrastruktur

Jokowi mengatakan bahwa dalam penggunaan dan pengelolaan dana haji harus melekatkan unsure kehati-hatian karena merupakan dana milik umat. “Harus prudent, harus hati-hari, silakan mau dipakai untuk infrastruktur, saya hanya memberikan contoh, silakan dipakai untuk Sukuk, silakan ditaruh di Bank Syariah, banyak sekali macamnya,” ungkapnya. “Yang penting jangan sampai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dewa poker yang ada,” tambah Jokowi kepada para wartawan.

Dana haji bakal dikelola oleh Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru saja dilantik pada pekan lalu.

Selain menggunakan dana haji dengan hati-hati, hendaknya dana haji juga harus memberikan manfaat dan juga keuntungan bagi umat Muslim atau calon jemaah haji yang mempunyai dana tersebut. “Namun semuanya perlu dikalkulasi dengan cermat, ya, semuanya harus dikalkulasi. Semuanya harus mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang ada,” imbuh Sang Presiden lagi.

Sebelumnya, usai melantuk Dewan Pengawas dan juga Anggita Badan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Haji BPKH tepatnya di Istana Negara pada hari Rabu (26/7) kemarin, Jokowi menyebutkan dana haji dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Keuntungan dari investasi tersebut, ungkapnya, dapat dipakai untuk mensubsidi biaya dan ongkos haji sehingga terjangkau oleh masyarakat luas.

Jokowi sendiri memberikan contoh negara lain yang sudah mencoba menginvestasikan dana hajinya, yakni Malaysia. Pernyataan tersebut mengundang sejumlah reaksi, salah satunya dari Ysuril Ihza Mahendra.

Ketua Umum Parta Bulan Bintang tersebut, seperti yang dilaporkan media, mengatakan bahwa sebaiknya dana haji digunakan untuk pembangunan sarana dan juga kesehatan umat, bukan untuk infrastruktur.

Dalam situs kementrian agama, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal yang produktif, termasuk juga pembangunan infrastruktur. Dan menurut Menag, kebolehan akan hal ini mengacu pada infrastrutur ataupun juga fikih.

Tanpa Pengawasan, Penambahan Kuota Haji Indonesia ‘Tak Cukup’

Mulai tahun 2017 ini, kuota haji akan bertambah yang semula dari 168.800 menjadi 221.000. penambahan kuota tersebut diperoleh setelah pemerintah Arab Saudi mengembalikan kuota normal Indonesia sebelum 2013 sebanyak 211.000. dan akhirnya ada penambahan 10.000, sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia.

Presiden Jokowi juga memberikan komentarnya atas hal ini. “Selain pengembalia kuota sebanyak 211.000 maka pemerintah Arab Saudi juga setuju atas permintaan tambahan kuota untuk Indonesia dan mereka juga memutuskan untuk memberikan tambahan 10.000. dengan demikina, kuota haji untuk tahun 2017 bagi Indonesia dari 168.800 menjadi 221.000. Indonesia memperoleh kenaikan sebesar 52.500,” katanya dalam pengumuman di Istana Merdeka pada awal bulan Januari lalu.

Hal yang menjadikan pengembalian kuota ini merupakan hasil dari kunjungan kerja ke Arab Saudi pada bulan September 2015 silam ditambah dengan pembicaraan tindak lanjut dari Lukman Hakim Saiffudin, Menteri Agama, dan juga Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri usai Jokowi menemui Deputi Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman pada bulan September 2016 silam di Hangzhou, Cina.

Kabar ini tentu saja disambut baik oleh para calon jemaah haji termasuk Ardyansah, yang menunggu giliran haji. “Saya sudah menunggu sejak 2011. Kalau saya cek online di Kemenag, saya akan berangkat pada tahun 2018. Harapannya sih bisa berangkat tahun ini,” ungkapnya.